Tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap rahin di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hasanah, Toyyibatul (2021) Tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap rahin di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Toyyibatul Hasanah_C92217178.pdf
Download (2MB)

Abstract

Gadai sawah yaitu suatu akad dimana masyarakat desa Lajing kecamatan Arosabaya menjaminkan sawah sebagai jaminan hutang-piutang yang dilakukan. Gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Lajing kecamatan Arosabaya adalah gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap oleh pihak rahin dan tidak ada jangka waktu mengenai berakhirnya akad gadai tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dan bersifat deskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktek gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap rahin dan analisis hukum Islam terhadap praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat desa Lajing kecamatan Arosbaya. Adapun hasil penelitian bahwa praktek gadai sawah di Desa Lajing kecamatan Arosbaya yaitu gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap oleh pihak rahin. Kemudian murtahin akan mendapatkan hasil panen dari sawah tersebut sampai pihak rahin bisa melunasi hutangnya. Hal ini sudah menjadi tradisi yang terjadi sejak lama dilakukan oleh masyarakat desa Lajing kecamatan Arosbaya. Praktek gadai sawah dengan sistem inilah yang membedakan antara praktek gadai sawah dengan daerah-daerah laiin. Dalam praktek gadai sawah di desa Lajing kecamatan Arosbaya tidak ditentukan batas waktu berakhirnya akad gadai tersebut. Praktek gadai sawah ini dengan sistem tradisi tanah digarap rahin termasuk tradisi yang abash (urf al-Sahihah) karena dapat dilihat bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Kemudian mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh rahin yang dibagi hasil dengan murtahin menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah diperbolehkan asal ada persetujuan pihak murtahin.