This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Hartanti, Selvy Melda (2021) Tinjauan fiqih siyasah maliyah terhadap kebijakan Peralihan Anggaran Desa dalam Masa Pandemi Covid-19 menurut Permendes No 6 Tahun 2020. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Selvy Melda Hartanti_C94217058.pdf Download (1MB) |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil Penelitian Yuridis Empiris yang berjudul ‚Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes No 6 Tahun 2020‛ untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dilampirkan pada rumusan masalah yaitu: bagaimana analisis yuridis terhadap kebijakan peralihan anggaran desa tanjunggunung tahun 2020 dalam masa pandemi covid-19 menurut permendes no 6 tahun 2020, serta bagaimana analisis fiqh siyasah maliyah terhadap kebijakan peralihan anggaran desa di desa tanjunggunung tahun 2020 dalam masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (Field Research). Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang selanjutnya akan di susun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi sebagai suatu fakta hukum yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan, serta referensi lainnya yang erat kaitannya dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, seperti hasil analisis, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam yaitu Siyasah Maliyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kebijakan Peralihan Anggaran pada masa pandemi Covid-19 di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang belum efektif hal ini dikarenakan yang : Pertama, faktor Jika ditinjau menurut Fiqh Siyasah Maliyah, Kebijakan Peralihan Anggaran pada masa pandemi Covid-19 di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang kepada masyarakat dengan tujuan kemaslahatan umat, belum dikatakan baik. Dalam hal ini, ada hak-hak masyarakat yang melekat pada umat dan wajib diberikan, seperti umat berhak menerima bantuan dari desa yang sudah di amanatkan dengan baik.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Fikih > Fikih Siyasah Kebijakan Publik |
||||||||
Keywords: | Peralihan anggaran desa; | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
Depositing User: | Selvy Melda Hartanti | ||||||||
Date Deposited: | 14 Apr 2021 14:49 | ||||||||
Last Modified: | 14 Apr 2021 14:49 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/47535 |
Actions (login required)
View Item |