Analisis hukum keluarga Islam terhadap perbuatan penelantaran rumah tangga sebagai alasan suami melakukan konsekuensi Nusyuz dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Widyawati, Lailatul (2021) Analisis hukum keluarga Islam terhadap perbuatan penelantaran rumah tangga sebagai alasan suami melakukan konsekuensi Nusyuz dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lailatul Widyawati_C91217057.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (library research) yang menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data. Selain itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi dokumen. Teknik pengolahan data yang dilakukan menggunakan teknik editing dan organizing. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan, yaitu: pertama, nusyuz yang terkait dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014 adalah nusyuz istri yang dituduhkan oleh suami sebagai alasan suami melakukan perbuatan penelantaran rumah tangga. Berdasarkan tuduhan suami pada putusan Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014 dan sesuai fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut dapat dinyatakan bahwa perbuatan istri yang ada dalam putusan ini telah termasuk sebagai perbuatan nusyuz sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum keluarga Islam baik secara fikih maupun KHI. Kedua, perbuatan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami dalam putusan Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014 karena menganggap istri berbuat nusyuz hingga tidak memberikan nafkah kepada istri adalah hal yang tidak dibenarkan dalam ketentuan hukum Keluarga Islam. Perbuatan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami dalam kasus ini tidak dapat dilakukan sebagai jalan atau konsekuensi dari penyelesaian nusyuz yang telah dilakukan istri. Dari hasil penelitian ini, saran yang penulis ajukan ada dua, yaitu: pertama, hendaknya hakim yang menangani kasus tersebut juga memperhatikan aspek hukum keluarga Islam dalam memutuskan perkara dengan hati-hati, seadil-adilnya dan memutus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, hendaknya dilakukan peninjauan kembali Pasal 49 huruf a Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang membahas mengenai penelantaran rumah tangga sehingga aturan tersebut dapat jelas dan relevan dengan ketentuan hukum keluarga Islam yang dianut oleh masyarakat yang beragama Islam.