Analisis hukum Islam dan Permenkop-UKM No.6 tahun 2020 terhadap praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Liofa, Lingga Parama (2021) Analisis hukum Islam dan Permenkop-UKM No.6 tahun 2020 terhadap praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lingga Parama Liofa_C92217086.pdf
Download (1MB)

Abstract

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Data yang didapat kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis dan menggambarkan berbagai data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen mengenai permasalahan penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran. Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif yakni cara berpikir yang menarik kesimpulan bersifat umum dari fakta atau peristiwa yang bersifat kongkrit. Hasil analisis peneliti pada skripsi ini menunjukkan bahwa praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran memiliki mekanisme penyaluran bantuan yang meliputi penyebaran surat usulan calon penerima BPUM, pengusulan calon penerima BPUM, pembersihan dan validasi data calon penerima, penetapan penerima BPUM, pencairan dana BPUM. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi berupa praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro dan penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro. Dari hasil analisis Hukum Islam menunjukkan bahwa praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro mengakibatkan pada tidak sah nya dalam penerapan akad hibah. Hal tersebut dikarenakan penerima hibah dipersyaratkan untuk benar benar ada ketika akad dilaksanakan. Penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro juga berakibat pada tidak sah nya akad. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat pemanfaatan harta yang dihibahkan dalam ijab dan kabul. Tindakan tersebut juga berakibat pada aspek mas}lah}ah yang tidak dapat dicapai karena menimbulakn suatu keburukan dan bertentangan dengan pasal 2 permenkop-ukm no.6 tahun 2020. Peneliti memberi saran kepada Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperbaharui Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020 dengan tujuan mengisi kekosongan hukum yang mengatur terkait tolak ukur kelayakan pemohon dan penerima bantuan dan adanya mekanisme laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis dari pihak penerima bantuan.