Analisis fiqh siyasah tentang syarat minimal umur calon Kepala Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abdullah, A.Toriqi (2019) Analisis fiqh siyasah tentang syarat minimal umur calon Kepala Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
A. Toriqi Abdullah_ C05215001.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yng berjudul “Analisis fiqh siyasah terhadap syarat minimal umur calon kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa” untuk menjawab Bagaimana ketentuan tentang syarat minimal umur calon kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan bagaimana analisi fiqh siyasah terhadap syarat minimal umur calon kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang kemudian di analisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu menguraikan data-data mengenai batasan minimum umur calon kepala desa menurut undang-undang no 16 tahun 2014, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan fiqh siyasah dusturiah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan kepala desa di Indonesia dilaksakan sesuai dengan peraturan yang sudah tercantum di dalam undang-undang no 6 tahun 2014, dan batas minimum usia calon kepala desa adalah 25 tahun ketika mendaftar. Hal tersebut memiliki perbedaan dalam kajian fiqh siyasah yang menjelaskan beberapa syarat seorang pemimpin, dan ulama sepakat bahwasanhya seorang pemimpin diharuskan sudah baligh atau dewasa. Konsep imamah ini berlaku bagi setiap pemimpin baik di tingkat desa atau setingkat negara. Akhirnya, penulis memperoleh temuan dari penelitian ini. Bahwasanya umur calon kepala dewasa yang ideal adalah 21 tahun mengingat syarat dalam islam adalah dewasa dan dewasa menurut undang-undang KUHPER pasal 330 adalah 21 tahun. Maka penulis menyarankan dibuatnya revisi terhadap undangundang tersebut.