Analisis hukum islam dan Fatwa DSN No: 110/Dsn-Mui/Ix/2017 terhadap jual beli Jagung dengan sistem Naro Oleh Pengepul di Desa Jelbudan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sulaiman, Sulaiman (2021) Analisis hukum islam dan Fatwa DSN No: 110/Dsn-Mui/Ix/2017 terhadap jual beli Jagung dengan sistem Naro Oleh Pengepul di Desa Jelbudan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

Text
Sulaiman_C02217052.pdf
Download (880kB)

Abstract

Data diperoleh dari hasil penelitian lapangan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pelaku usaha dan kemudian di selaraskan dengan literasi yang berdasarkan dari buku, jurnal, dan skripsi untuk memenuhi jawaban dari rumusan masalah tersebut. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan metode induktif, yaitu mendeskripsikan jual beli jagung dengan sistem naro oleh pengepul di Desa Jelbudan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep lalu dianalisis dengan hukum Islam dan Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, Alasan pihak penjual jagung melakukan penimbunan pada praktik jual beli jagung, dikarenakan transportasi untuk pengiriman jagung pada saat dikirim kepihak pabrik harganya sama maka dari itu pihak penjual menimbun jagung tersebut agar sesuai dengan kapasitas maksimal pada pengiriman jagung dan juga pihak penjual melakukan penimbunan tersebut agar pada saat jagung sudah tidak terdapat musim maka pihak penjual dapat menjualnya lagi dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya. Analisis hukum Islam yang menggunakan akad jual beli dimana pada ketentuan jual beli tersebut terdapat beberapa unsur rukun dan syarat yang sah namun terdapat beberapa kejanggalan dimana dalam sistem jual beli tidak diperbolehkan melakukan penimbunan atau ihtikar sedangkan pihak penjual melakukan penimbunan terhadap jagung tersebut baru dilakukan jual beli. Sedangkan didalam Fatwa DSN NO:110/DSN-MUI/IX/2017 yang tedapat pada ketentuan shigat al-‘Aqd jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami penjual dan pembeli namun dalam praktik jual beli jagung pihak penjual tidak sesuai dengan kententuan didalam Fatwa DSN tersebut. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan untuk Pengepul jagung tersebut dapat menjual jagung tanpa harus dilakukan dengan sistem penimbunan dan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih teliti dalam memandang permasalahan yang terjadi di masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ihtikar dalam Islam.