Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 88/Puu/2016 tentang ketentuan gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulana, Harum (2019) Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 88/Puu/2016 tentang ketentuan gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Harum Maulana_C95215053.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan fokus ruang lingkup hukum normatif. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 tentang ketentuan menjadi Gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori hukum Islam, yaitu fiqh siya>sah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 88/PUU/2016 menyatakan frasa yang memuat, antara lain "riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU Nomor 13 Tahun 2012 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Majelis menyatakan frasa tersebut secara langsung mensyaratkan, untuk dapat menjadi calon Gubernur DIY maka seseorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu, mempunyai pekerjaan, mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, dan mempunyai anak. Begitu juga untuk dapat menjadi calon Wakil Gubernur DIY maka seseorang yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu, mempunyai pekerjaan, mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, dan mempunyai anak. Pasal tersebut dinilai bersifat diskriminatif karena menganggap seolah perempuan tidak bisa menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka penulis berharap ketentuan pemimpin perempuan tersebut tidak menjadi suatu hal yang dianggap bertentangan dengan sisi sejarah serta keistimewaan dari Yogyakarta. Serta menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan menjunjung prinsip kesetaraan yang sesuai dengan amanat UUD 1945.