Tinjauan Siyāsah Dusturiyah terhadap kedudukan Sema sebagai bentuk Rule Making Power Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sari, Helga Nurmila (2020) Tinjauan Siyāsah Dusturiyah terhadap kedudukan Sema sebagai bentuk Rule Making Power Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Helga Nurmila Sari C95216067.pdf
Download (2MB)

Abstract

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepuskataan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat.SEMA merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk dapat mengisi kekosongan hukum berkenaan dengan suatu peristiwa konkrit yang terjadi dalam proses peradilan. SEMA lahir dari kewenangan mengawasi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan. Substansi yang terdapat di dalam SEMA berupa himbauan, instruksi, dan larangan kepada seluruh jajaran peradilan. Meskipun demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwasanya, SEMA bukan hanya produk hukum yang lahir dari kewenangan mengawasi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, melainkan juga merupakan produk hukum dari kewenangan mengatur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Hal ini dipertegas dalam Pasal 79 UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam konsep sistem ketatanegaraan Islam, kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga pembentuk SEMA memiliki kesamaan dengan lembaga qaḍī al-quḍā. Adapun kedudukan surat edaran dalam peradilan telah terlebih dahulu diterapkan dalam konsep peradilan Islam. Dimana pada saat itu khalifah mengirimkan surat edaran kepada para qaḍī dan memastikan bahwa peradilan dijalankan sesuai dengan syari’at. Berangkat dari uraian di atas, maka kedepan disarankan terdapat peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur dan menjelaskan kedudukan dari SEMA sebagai salah satu produk hukum Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi SEMA dalam sistem peradilan memiliki rumah hukum yang jelas.