Analisis fatwa Dsn Mui No.112/Dsn-Mui/Ix/2017 terhadap praktik akad Ijarah gedung beserta mesin produksi beras di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wahyuningtias, Lusyana (2021) Analisis fatwa Dsn Mui No.112/Dsn-Mui/Ix/2017 terhadap praktik akad Ijarah gedung beserta mesin produksi beras di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lusyana Wahyuningtias_C92217087.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan, teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menjelaskan dari data yang telah terkumpul, dengan menggunakan pola pikir induktif atau cara berfikir yang mengambil dari pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Berawal dari masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga para tengkulak padi membutuhkan tempat untuk memproduksi beras saat panen tiba. Namun, proses transaksi berawal dengan akad yang tidak jelas dengan shighat (ijab qabul) seadanya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik akad sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras terjadi tanpa menyebutkan dengan jelas terkait syarat yang harus dipenuhi penyewa. Hal ini menyebabkan pihak penyewa merasa dirugikan karena terpaksa membayar biaya sewa gedung minimal dua tahun dan biaya tambahan sewa mesin. Oleh karena itu, praktik akad sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang tidak sah karena syarat sahnya tidak terpenuhi secara sempurna. Selanjutnya dalam fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad ijarah (sewa menyewa) pada bagian ketiga ayat satu, menjelaskan bahwa ijarah (sewa menyewa) harus dinyatakan secara tegas dan jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pihak yang berkaitan dengan akad sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras disarankan untuk memperjelas aturan dalam transaksi, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.