Analisis putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang fasilitas pembiayaan KPR IB-Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik dalam perspektif KHES dan KUH Perdata

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rohmah, Luluk Nur Wachidatur (2020) Analisis putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang fasilitas pembiayaan KPR IB-Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik dalam perspektif KHES dan KUH Perdata. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Luluk Nur Wachidatur Rohmah_C92216172.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik kajian dokumen terhadap berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, untuk menggambarkan secara jelas kasus tentang sengketa Ekonomi Syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby mengenai putusan hakim yang menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diberikan karena bukti tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum. Dalam pertimbangannya, majelis hakim dalam putusan nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby lebih banyak merujuk pada KUH Perdata. Setelah melalui prosedur-prosedur persidangan mulai dari mediasi sampai putusan dibacakan oleh majelis hakim, serta setelah majelis hakim mempelajari bukti-bukti tertulis/ surat dari pihak Penggugat dan Tergugat, diputuskan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat baik dari bukti-bukti tertulis atau bukti dipersidangan. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby telah sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan putusan ini juga telah sesuai dengan Pasal 22-25, Pasal 26 dan Pasal 29 KHES terkait rukun dan syarat sah suatu perjanjian.