Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Dan Kebebasan Pers Di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rosyidah, Amilia Rizqi Nur (2021) Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Dan Kebebasan Pers Di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

Archive
Amilia Rizqi Nur Rosyidah_C94217068.zip
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul ”Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan dan Kebebasan Pers di Media Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Praktek Kebebasan Pers di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers? dan Bagaimana Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Kebebasan Pers di Media Elektronik?
Data penelitian ini menggunakan metode Sociological Yurisprudence yaitu dengan cara menitikberatkan pada hukum yang hidup di masyarakat, dan dihimpun dengan meriset dari jurnal maupun artikel serta tayangan-tayangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hal ini akan disusun dengan sistematis sehingga mejadi data yang valid mengenai bagaimana praktek Kebebasan Pers di Media Eelektronik berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers serta dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fikih Siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Pers memiliki jaminan dan perlindungan yang didasarkan dengan aturan negara yang amat sangat kuat yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta secara Fikih Siyasah Dusturiyah dilindungi oleh sumber hukum Islam tertinggi yaitu Al-Qur’an dalam Surah Ali Imran ayat 104 dan selanjutnya dalam Hadis Arba’in 34 dimana hadis tersebut merupakan Hadis ke 34 dari 40 Hadis utama yang diakui ke akuratan dan ke shahih-annnya dalam Islam. Meskipun begitu, dalam prakteknya masih ada hal yang ditimbulkan oleh beberapa golongan agar kegiatan Pers serasa tidak terlindungi dan aman pelaksanaanya, khususnya dalam hal kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat sering dianggap kegiatan pencemaran nama baik. Maka perlunya pemerataan edukasi untuk para pembaca atau audience terkait hal-hal yang berupa hak kebebasan khususnya Kebebasan Pers, supaya mereka tahu dan dapat membedakan bahwa hal tersebut merupakan pelaksanaan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk menyampaikan kritik ataupun pendapat, bukan melakukan pencemaran nama baik. Para pelaku media juga perlu memberitahu kepada audience jika kegiatan mereka adalah saling berargumentasi atau menyampaikan pendapat dan kritik, bukan menghakimi satu pihak. Para pihak juga perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik supaya dalam kegiatan pers ini tidak timbul pendapat negatif dari para audience. Khususnya Narasumber yang memiliki Hak tolak dan Hak jawab, agar menggunakan hak tersebut selaku Narasumber untuk memberikan pernyatannya dengan menjawab keluhan masyarakat serta berikan pernyataan jika Narasumber menolak untuk menjawab agar tidak menimbulkan pendapat negatif dari masyarakat dan menganggap media Pers melakukan kegiatan pencemaran nama baik.