Tinjauan fiqh siyasah terhadap ketentuan pencalonan Prajurit TNI menjadi Kepala Desa menurut UU Nomor 34 Tahun 2004

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayatullah, Moh. Syarif (2021) Tinjauan fiqh siyasah terhadap ketentuan pencalonan Prajurit TNI menjadi Kepala Desa menurut UU Nomor 34 Tahun 2004. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Moh. Syarif Hidayatullah_C94217090.pdf
Download (1MB)

Abstract

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkrit mengenai ketentuan pencalonan prajurit TNI menjadi kepala Desa menurut UU Nomor 34 Tahun 2004. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan perspektif teori hukum Islam yaitu fiqh siyasah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara seharusnya kembali kepada fungsi utamanya yakni menjaga stabilitas dan pertahanan negara. Peraturan mengenai diperbolehkannya prajurit TNI menjadi kepala desa hanya dengan mendapatkan izin atasan (cuti sementara) dari jabatannya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf n Perbup Kudus Nomor 33 Tahun 2019 adalah menyimpang dengan ketentuan pada pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 yang melarang prajurit TNI untuk terjun kedalam politik praktis serta pasal 47 ayat (1) yang mengharuskan prajurit TNI mengundurkan diri. Sementara itu dalam fiqh siya>sah konsep TNI disejajarkan dengan konsep al-jaysh yang merupakan pasukan pengamanan wilayah negara yang juga memiliki tugas melakukan pengamanan dan menjaga stabilitas negara. Pasukan ini dilarang terjun dalam politik dan bisnis yang dapat ,mempengaruhi kinerja dan netralitasnya. Berdasarkan hasil penelitian diatas pemerintah sebaiknya memberikan aturan tertulis yang jelas mengenai pencalonan prajurit TNI menjadi kepala desa disamakan dengan aturan pada pilkada dan pemilu. Sedangkan bagi prajurit TNI diharapkan berfokus pada tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara dan menghindari kesibukan lain yang dapat mempengaruhi netralitasnya sebagai prajurit TNI.