Analisis hukum Islam terhadap bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayah, Nur (2021) Analisis hukum Islam terhadap bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Hidayah_C92217160.pdf
Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yakni mendeskripsikan dengan uraian data yang diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, serta teknik analisis data menggunakan metode kualitatif kemudian diolah menggunakan pola pikir induktif. Yakni, dari permasalahan tentang bagi hasil panen bawang merah di desa Tanjungharjo dianalisis menggunakan teori musyarakah.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil panen bawang merah oleh petani Desa Tanjungharjo merupakan salah satu bentuk akad shirkah muḍārabah. Adanya seorang pemilik lahan menyediakan lahan sebagai modal utama untuk bertani kemudian dikelola oleh petani penggarap. Kemudian hasil panen dibagi atas kesepakatan bersama. Bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada umumnya masih boleh dilaksanakan dikalangan masyarakat, sebab transaksi muamalah hukumnya ialah mubah, tidak bisa merubah selama tidak ada nash yang melarangnya. Selain itu, kesepakatan jangka waktu yang tidak disebutkan secara pasti oleh kedua belah pihak dan timbulnya kerugian akibat gagal panen yang hanya ditanggung oleh penggarap lahan merupakan kesepakatan yang tidak diutarakan secara langsung, namun diterima oleh kedua belah pihak. Akad perjanjian bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro selain disepakati secara lisan sebaiknya juga dituangkan dalam bentuk tulisan supaya tercapainya keadilan dan mencegah adanya kelalaian atau tidak adanya tanggungjawab atas hak dan kewajiban yang sudah dimiliki oleh masing-masing pihak. Selain itu, dalam kesepakatan awal seharusnya juga ditentukan pembagian kerugian yang adil antara pemilik lahan dan penggarap, supaya terpenuhi syarat akadnya.