Analisis hukum islam dan fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik Sewa menyewa Bus Pariwisata di Perusahaan OtoBus Alvin Jaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Qorya, Wardatul (2021) Analisis hukum islam dan fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik Sewa menyewa Bus Pariwisata di Perusahaan OtoBus Alvin Jaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Wardatul Qorya_C92216136.pdf
Download (2MB)

Abstract

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara pada pihak pengelola P.O. Alvin Jaya dan pihak penyewa bus pariwisata, selanjutnya data yang dikumpulkan disususn dan di analisisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pola pikir deduktif yaitu menggunakan teori yang berpijak pada ijarah yang kemudian di kaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya. Hasil penelitian ini menyimpulakan bahwa dalam praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O.. Alvin Jaya terjadi kelalaian (wanprestai) yang dilakukan oleh pihak penyewa karena pada saat sewa menyewa dilakukan pihak pengelola dan penyewa sudah melakukan kesepakatan sehingga timbul suatu hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak. Tetapi pada kenyataanya pihak pengelola tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada penyewa yaitu pihak P.O. Alvin Jaya mendatangkan Bus pariwisata yang berbeda tipe (lebih rendah) dari yang sudah disepakati di awal akad. Hal ini karena adanya pemesanan ganda penyewa sebelumnya yang mengakibatkan bus datang terlambat ke kantor dan tidak dapat melakukan penjemputan penyewa selanjutnya.. Apabila di tinjau dari Hukum Islam fatwa DSN-MUI praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya sudah memenuhi rukun akad ija>rah, tetapi terdapat kelalaian sehubungan dengan obyek akad. Karena kelalaian tersebut bersifat memaksa dan masih mengirimkan bus tipe lain sebagai ganti, maka tidak serta menghilangkan manfaat dari penggunaan bus tersebut. Maka hukum ijarah ini tetap sah. Dalam akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan pengelola P.O.. Alvin Jaya supaya lebih memperhatikan lagi dalam prihal proses pemesanan dan lebih teliti lagi dalam mengatur jadwal keberangkatan bus pariwisata supaya tidak terjadi pemesanan ganda. Dalam akad sewa menyewa seharusnya ada perjanjian tertulis supaya dapat memperkuat dalam segi hukum.