Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Jual Beli Uang Pecahan Khusus Rp75.000 di Toko Yadodolan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nuraini, Siti (2021) Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Jual Beli Uang Pecahan Khusus Rp75.000 di Toko Yadodolan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Siti Nuraini_C92217175.pdf
Download (1MB)

Abstract

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan teori terlebih dahulu untuk dijadikan landasan hukum data atau fakta yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Praktik jual beli UPK Rp75.000 dengan harga yang lebih tinggi dari nominal yang dilakukan oleh Yadodolan terdapat dua hukum. Pertama, hukumnya boleh jika kelebihan harga tersebut dititikberatkan pada keunikan uang tersebut dan uang tersebut hanya untuk dikoleksi. Kedua, hukumnya dilarang apabila uang tersebutdianggap sebagai alat pembayaran biasa atau jual beli UPK tersebut hanya untuk untung-untungan atau untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi di masa mendatang. (2) Jual beli UPK Rp75.000 yang dilakukan Yadodolan dengan harga lebih tinggi tersebut jika ditinjau dari akad ijarah hukumnya boleh. Pembeli merupakan penyewa dan kelebihan harga yang diberikan oleh Yadodolan tersebut dianggap sebagai ujrah (upah) atas sewa jasa terhadap Yadodolan, yaitu menukarkan UPK ke BI. Dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran: (1) Bagi Yadodolan, sebaiknya saat memposting gambar yang menyertakan harga dan memperjelas mengenai akad yang digunakan sehingga terjadi kejelasan transaksi dan hukum. (2) Bagi pembeli, hendaknya menghindari jual beli untuk untung-untungan seperti untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi di masa mendatang, karena walaupun dicetak hanya sekali uang tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.