Analisis hukum islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik Muzara’ah di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan; studi kasus di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hasanah, Uswatun (2021) Analisis hukum islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik Muzara’ah di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan; studi kasus di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Uswatun Hasanah_C92217180.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data di himpun melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, dokumentasi dan telaah pustaka. Kemudian dianjutkan dengan mengalisis menggunakan teknik deskriptif analitik. Yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem telon di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ; (1) kerjasama telon yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat dilakukan oleh warga yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bidang pertanian. Perjanjian ini tidak tertulis, hal ini benih dan semua biaya penggarapn dari pemilik lahan, dan pembagian hasilnya yaitu 1/3. (2) Kerjasama telon yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat hukumnya tidak sah dalam hukum Islam dan Kompilasi hukum ekonomi syariah, Karena dalam praktiknya telah melanggar salah satu syarat Muzara’ah tentang pembagian hasil panen yaitu pembagian hasil panen masing-masing harus jelas. Hal tersebut juga bertentangan KHES karena telah terjadi ingkar janji. Tercantum dalam pasal 36 ayat (1). dan perjanjian ini menjadi batal menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 262 ayat (1). Selaras kesimpulan di atas terdapat beberapa saran, yaitu: pertama kepada pihak penggarap maupun pemilik lahan yang akan melakukan kerjasama dalam bentuk apapun sebaiknya memilih orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk dijadikan partner kerjasama agar tidak ada penyimpangan dalam kerjasama yang dilakukan. Kedua, kepada pihak penggarap dan pemilik lahan yang ingin melakukan kerjasama dalam bentuk apapun sebaiknya mengetahui terlahih dahulu mengenai rukun, syarat sah dari kerjasama yang dilakukan agar dalam menjalankan kerjasama tersebut bisa mengetahui apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah yang sudah ada.