Analisis hukum pidana islam terhadap putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW tentang tindak pidana jual beli narkotika di Slawi Kab Tegal

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahardjo, Hanif Widianto (2021) Analisis hukum pidana islam terhadap putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW tentang tindak pidana jual beli narkotika di Slawi Kab Tegal. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Hanif Widianto Rahardjo_C03217012.pdf
Download (2MB)

Abstract

Jenis penelitian ini termasuk katagori penelitian buku (library research) dengan cara penumpukan petunjuk sebagai bahan hukum yang dipakai berbentuk pengarsipan dan daftar bacaan. Bahan yang didapat diurai memakai pembabaran analisis dengan pola pikir deduktif. Reaksi dari penelitian tersebut menunjukan kalau peninjauan hukum hakim pada putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW ialah melaksanakan kejahatan selaku pelaksana perantara kejahatan jual beli Narkotika, dengan diserahkan vonis pidana penjara pada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jikalau denda tidak dipenuhi harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Yang mana juri menghadiahkan vonis dengan pidana penjara yang berada dibawah ketetapan minimum, sebabnya terdakwa berkenan guna jujur dan mengakui perilakunya dan terdakwa belum pernah dihukum sama sekali sebelumnya, dalam hal ini putusan hakim menyalai dari asas legalitas. Sebab asas legalitas mempunyai 3 (tiga) konsep, yaitu Nulla Poena Sine Lege, Nulla Poena Sine Crimine, dan Nullum Crimen Sine Poena Legali. Dari 3 (tiga) konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang- Undang merupakan dasar utama dalam penjatuhan hukuman sehingga dalam lingkup hukum positif dan hukum pidana islam dikatakan termasuk narapidana baru. Pada kajian Hukum Pidana Islam perilaku terdakwa divonis via hukuman ta’zir karena ketentuan jumlah dan ukuran vonis yang memastikan ialah ulil amri / pemerintah. Berdasarkan dari paparan diatas, dampak dari narkotika sangat merugikan pihak korban dan meresahkan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika diharapkan dapat meminimalisir akan adanya tindak pidana narkotika tersebut.