Analisis hukum islam dan KHES terhadap praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang: studi kasus di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rohman, Ach. Minanur (2021) Analisis hukum islam dan KHES terhadap praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang: studi kasus di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ach. Minanur Rohman_C92217115.pdf
Download (1MB)

Abstract

Metode penelitian yang digunakan adalahField Research (penelitan lapangan), pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah dengan teknik wawancara dan dokumntasi, lalu dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif yang dimulai dengan cara mengemukakan ketentuan secara umum yang kemudian dijelaskan secara rinci dengan penjelasan yang bersifat khusus kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pemanfaatan barang gadai. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa ada sebuah pemanfaatan barang gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang mana dalam akad yang disepakati oleh kedua belah pihak tidak disebutkan sebuah pemanfaatan barang gadai. pemanfaatan barang gadai ini dilakukan penerima gadai karena adanya kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dalam hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) adalah tidak boleh, karena ada beberapa hal yang melenceng dari ketentuan syariat Islam, yakni pemanfaatan barang gadai yang dilakukan belum disebutkan dalam akadnya dan hasil pemanfaatan barang gadai kelebihannya tidak dibagikan kepada pihak pemberi gadai. Sehingga pemanfaatan barang gadai tersebut tidak perboleh sebagaimana dalam hukum Islam dan kompilasi hukum ekonimi syraiah (KHES) pasal 396. Maka dari itu tidak diperbolehkannya pemanfaatan barang gadai tersebut karena adanya unsur riba dan tidak adanya kejelasan dalam akadnya. Sebagaimana kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai harus mengetahui ketentuan-ketentuan dalam akad gadai serta rukun dan syarat-syarat gadai menurut syariat Islam, agar praktik gadai yang dilakukan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam syariat Islam, sehingga sah gadai yang dilakukan. Lalubagi masyarakat yang hendak melakukan gadai hendaklah mengetahui terlebih dahulu ketentuan rukun dan syarat-syarat gadai agar prkatik gadai yang dilakukan tidak melenceng dari ketentuan syariat Islam dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.