Analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xvii/2019 tentang pengumuman hasil hitung Cepat (Quick Count)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Prasetya, Alwan Sya'by (2021) Analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xvii/2019 tentang pengumuman hasil hitung Cepat (Quick Count). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Alwan Sya'by Prasetya _C94217037.pdf
Download (1MB)

Abstract

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkrit mengenai putusan mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 tentang pengumuman hasil hitung cepat (quick count) dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu fiqih siyasah dusturiyah dalam ruang lingkup Qodho’iyyah dan wilayah al- mazalim. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dalam hal menangani perkara tentang pengujian norma Undang – Undang yang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945. Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah kewenangan lembaga Mahkmah Konstitusi sudah sesuai dengan wilayah Qodho’iyyah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan sudah sesuai dengan amanah Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28J tentang pembatasan dalam menjalankan hak dan kewajiban untuk menghormati hak dan kewajiban orang lain. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah sesuai jika dilihat dari konsep ketatanegaraan Islam Fiqih Siyasah Dusturiyah wilayah Qodho’iyyah dan keadilan. Dengan adanya kesimpulan diatas maka mahkamah konstitusi dan juga lembaga negara harus lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kelompok – kelompok terkait agar tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran sehigga mencederai hak dan kewajiban masyarakat.