Analisis yuridis terhadap status anak sebagai pekerja sektor informal dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jazilah, Syafiana Ulfi (2021) Analisis yuridis terhadap status anak sebagai pekerja sektor informal dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Syafiana Ulfi Jazilah_C91216128.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara studi dokumen dan buku-buku yang relevan dengan topik permasalahan. Dalam penlitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menerangkan hal yang bersifat umum kemudian dihubungkan ke hal yang bersifat khusus. Hal ini yang bersifat umum adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan yang bersifat khusus yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, ketentuan perlindungan pekerja anak pada sektor informal dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena anak dilarang untuk dieksploitasi. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 59 yang menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Kedua, beberapa ketentuan tentang pekerja anak dalam sektor informal pada peraturan daerah mengenai jenis-jenis pekerjaan informal yang disebutkan merupakan jenis pekerjaan dapat membahayakan anak, hal tersebut sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 182 tentang penghapusan segera bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk itu diperlukan kerjasama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah agar lebih memperhatikan lagi dalam membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan hak anak khususnya dalam permasalahan pekerja anak yang masih sering dijumpai.