Analisis yuridis tentang penormaan kembali norma yang telah dibatalkan MA Nomor 7P/HUM/2020 tentang Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zahroh, Faiqotul Himmah (2021) Analisis yuridis tentang penormaan kembali norma yang telah dibatalkan MA Nomor 7P/HUM/2020 tentang Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Faiqotul Himmah Zahroh _F02219018.pdf
Download (1MB)

Abstract

Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 mengenai kenaikan iuran BPJS. MA membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 karena bertentangan dengan peraturan diatasnya. Pasca pembatalan selang beberapa bulan pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Banyak yang menilai bahwa tindakan pemerintah merupakan bentuk perlawanan terhadap putusan MA Nomor 7P/HUM/2020. Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 berdasarkan asas-asas yang melandasi hukum acara judicial review dan bagaimana akibat hukum norma yang telah dibatalkan dimuat kembali dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang kenaikan Iuran BPJS. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Kemudian dianalisis terhadap semua bahan dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan kekuatan putusan MA dalam Hak Uji Materiil melekat asas erga omnes. Sehingga akibat hukum memuat kembali norma yang telah dibatalkan ke dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sebagai bentuk pengingkaran terhadap putusan MA sebelumnya.