Rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam komodifikasi ravel umrah di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rosyadi, Imron (2021) Rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam komodifikasi ravel umrah di Indonesia. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Imron Rosyadi_F13418055.pdf
Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problem peluang tindak pidana penipuan yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Penipuan ini dapat timbul karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat atau lunturnya nilai-nilai kehidupan pada level individu atau korporasi. Latar belakang ini berwujud tiga persoalan yang mendorong penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana problematika hukum pidana sebagai basis regulasi dalam komodifikasi travel umrah di Indonesia? (2) Bagaimana konstruksi hukum perkara komodifikasi travel umrah dalam putusan hakim di Indonesia? (3) Bagaimana rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam perkara komodifikasi travel umrah di Indonesia? Sesuai dengan tiga persoalan, penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner dengan paradigma positivisme. Paradigma ini didukung oleh perspektif empat teori utama; (1) teori maqāṣid sharī`ah milik Jamaluddin Atiyah memberi landasan nilai-nilai dan rambu-rambu hukum untuk pemeliharaan aspek-aspek kehidupan individu dan masyarakat; (2) teori regulasi hukum milik Hans Kelsen terkait dengan perlindungan konsumen, (3) teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham terkait dengan keadilan, (4) teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terkait dengan tiga komponen yang mendukung berjalannya sistem hukum dalam putusan hakim.Ada tiga poin hasil penelitian ini. Pertama, bisnis travel umrah mendapat posisi dan peluang besar serta menjadi problematika bagi jamaah umrah di Indonesia, karena ada dalil al-Qur’an sebagai pembenar dari aspek legalitas, bahwa umrah menjadi salah satu ibadah umat islam yang dilaksanakan bagi yang mampu melaksanakanya. Jamaah yang berkemampuan ekonomi pada level menengah keatas, memprioritaskan status sosial, dan bersifat konsumtif, mereka cenderung memilih paket umrah yang lebih representatif.Kedua, komodifikasi umrah berubah sebagai perbuatan melawan hukum jika perselisihan antara pihak travel dan konsumen muncul. Komodifikasi umrah termasuk dalam ranah hukum pidana, ketika unsur penipuan, penggelapan, atau kejahatan yang lain ditemukan. Putusan pengadilan mengenai komodifikasi umrah hanya mengarah pada perbuatan penipuan dan wanprestasi, dan tidak menyentuh korporasi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan komodifikasi umrah yang lain.Ketiga, jenis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana komodifikasi travel umrah di Indonesia mempunyai dampak negatif yang kompleks, atas keterlibatan oleh pemuka agama tidak hanya berakibat pada kerugian finansial, tetapi juga ia dapat meruntuhkan kewibawaan agama. Kerugian materiil non-materiil yang bersifat subjektif tidak dapat dihitung. Perlu adanya rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam komodifikasi travel umrah di Indonesia, yaitu selain dengan menghukum subjek yang telah melakukan kejahatan komodifikasi umrah, juga dibarengi dengan penghukuman atas korporasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha travel umrah yang lain.