Analisis hukum pidana islam terhadap sanksi pidana pemalsuan data dalam kejahatan cybercrime: studi atas undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 51 ayat (1)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mustofa, Ghufron Adhipratama (2021) Analisis hukum pidana islam terhadap sanksi pidana pemalsuan data dalam kejahatan cybercrime: studi atas undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 51 ayat (1). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ghufron Adhipratama Mustofa_C93216080.pdf
Download (2MB)

Abstract

Metode penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis yang sumber datanya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Alur pembahasanya dalam skripsi ini menggunakan deduktif yakni penulis membahas tentang konsep pada sanksi pidana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bentuk kriminalisasi dalam setiap pasal yang bermuatan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang nantinya digunakan dalam menganalisis menurut hukum pidana Islam dan Hukum pIdana Positif. Hasil penelitian ini adalah menyimpulkan bahwasanya ketentuan sanksi pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sangat tidak efesien dan terlihat adanya kriminalisasi pada setiap pasal, semua itu di lihat dari penerapan sanksi pidana yang disamaratakan, yaitu 12 tahun dan dendan 12 milyar rupiah, padahal setiap perbuatan kejahatan tidak bisa disamaratakan dikarnakan kejahatan yang mereka lakukan tidaklah sama, berat ringannya suatu hukuman harus sesuia dengan kulaitas kejahatannya. Dalam hukum pidana islam selama perbuatan pelaku tindak pidana pemlsuan data dikenakan dengan jarimah tazir dan penegakkan hukum dalam hukum pidana islam harus ditegakkan kepada siapa saja yang melanggar aturan hukum pidana islam. Dan pelaku yang melakukan pemalsuan data harus dihukum dengan proses dan pelaksanaan yang juga harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rosullah Saw sehingga jarimah tazir yang menentukan hukuman adalah ulil amri. Saran penulis hendaknya pemerintah merevisi Undang-Undang ITE Khususnya pada peraturan mengenai sanki pidana yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dikarnakan setipa perbuatan kejahatan-kejahatan dalam tindak pidana siber tidaklah sama sehingga hukuman yang diberikan tidak boleh disamaratakan berat ringanya suatu sanksi pidana seharusnya disamakan dengan kualitas kejahatannya. Dan kepada setiap masyarakat Indonesia apabila menjadi korban dari pemalsuan data maka segera melapor dikarnakan tindak pidana pemalsuan data termasuk delik aduan.