Analisis hukum Islam terhadap Putusan PA Negara NO.0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang pemberian hak Hadanah anak belum Mumayiz kepada Ayah karena Ibu Murtad

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syarif, Mas Abdullah (2021) Analisis hukum Islam terhadap Putusan PA Negara NO.0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang pemberian hak Hadanah anak belum Mumayiz kepada Ayah karena Ibu Murtad. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mas Abdullah Syarif_C91217061.pdf
Download (1MB)

Abstract

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dari data tersebut kemudian disusun dan dianalisis menggunakan pola pikir deskriptif analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai relevansi dari Putusan Pengadilan Agama Negara, Bali Nomor. 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang pemberian hak haḍanah anak belum mumayiz kepada ayah karena ibu murtad dengan hukum Islam. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr bahwa kembalinya Penggugat paada agama aslanya Hindu (murtad) menjadikannya sebagai penghalang untuk mendapatkan hak haḍanah, dasar hukum hakim yakni kedua anak tersebut masih dikategorikan belum mumayiz dan memberikan hak haḍanah anak kepada tergugat beradasarkan Pasal 156 huruf (c) KHI dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996. Dan relevansi antara Putusan PA Negara dalam putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr dengan hukum Islam yakni menjadikan agama Islam sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan hak haḍanah anak yang belum mumayiz bagi pengasuh sehingga majelis hakim memberikan hak haḍanah kepada tergugat (ayah). Sejalan dengan hal tersebut majelis hakim perlu untuk lebih memperhatikan bagaimana kemudharatan dan kemaslahatan yang akan muncul dalam permasalahan hak haḍanah anak sehingga kebutuhan anak baik dari segi jasmani dan rohaninya dapat terpenuhi dengan baik dalam masa perkembangannya, disamping itu juga perlu untuk memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada baik dalam hukum Islam ataupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.