Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Perbankan: studi putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Tsani, Farihin (2022) Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Perbankan: studi putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Farihin Tsani_C03216012.pdf
Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pemalsuan pembukuan rekening bank yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan pidana penjara selam 4 (empat) tahun. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam hal memberatkan dan meringankan terdakwa juga pertimbangan mengenai unsur-unsur dari pasal yang dijatuhkan, Hakim memutus dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan Hakim 1 (satu) tahun lebih ringan dari ancaman pidana minimal dalam undang-undang perbankan yang mana batas pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana perbankan dapat ditinjau dari beberapa segi jarimah yaitu jarimah sariqah dan hirabah tetapi ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi maka penjatuhan hukuman dalam perbankan ini termasuk hukuman ta’zir. Hukuman yang diberikan Hakim kepada terdakwa yaitu hukuman penjara selama 4 (empat) tahun yang telah sesuai dengan hukum pidana Islam lantaran telah memenuhi unsur-unsur jarimah ta’zir. Hukuman tersebut telah sesuai dengan jarimah ta’zir karena tidak memenuhi unsur sariqah yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi dan dikenakan hukuman didasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai landasan ulil amri dalam memutus pidana perbankan.Dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan kepada penegak hukum, terutama hakim hendaknya cermat dalam menjatuhkan Putusan, guna terciptanya suatu Putusan yang adil dan mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan serta memperhatikan pula adanya asas legalitas, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang.