Perspektif fiqh jinayah dalam sanksi tindak pidana jaminan fidusia: studi putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Saputri, Pramitha Agustin (2021) Perspektif fiqh jinayah dalam sanksi tindak pidana jaminan fidusia: studi putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Pramitha Agustin Saputri_C03217024.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penulis dalam penelitian ini meneliti dan mengkaji menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu putusan Pengadilan untuk selanjutnya dianalisis menurut hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagai dasar hukum dalam memberikan putusan, setelah mempertimbangan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum serta hal yang memberatkan dan meringankan sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Perspektif fiqh jinayah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melanggar tindak pidana fidusia. Dalam hal ini, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori hukuman ta’zīr karena tidak ada ketentuan ṇas mengenai tindak pidana ini. Untuk penerapan pelaksanaan hukuman diserahkan pada ulīl amri atau lembaga pemerintah yang berkuasa. Sesuai dengan kesimpulan di atas, dengan itu di sarankan kepada aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan dan lebih mencermati lagi dalam hal memberantas tindak pidana mengenai jaminan fidusia terutama kepada majelis hakim yang selaku di berikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara untuk tepat dan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga terdapat efek jera bagi pelaku dan juga tercapainya keadilan hukum bagi seluruh masyarakat.