Analisis yuridis terhadap praktik sumpah untuk menjamin kebenaran data Rafa' di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rama, Rukhi Safirir (2022) Analisis yuridis terhadap praktik sumpah untuk menjamin kebenaran data Rafa' di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rukhi Safirir Rama_C71218084.pdf
Download (2MB)

Abstract

Dalam penelitian ini semua data yang dikumpulkan diperoleh dengan tiga teknik, yaitu wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data yang diperlukan telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pola berfikir induktif dengan memaparkan, menjelaskan serta menganalisis terhadap dengan aspek-aspek yang berkaitan objek kajian penelitian ini.Dalam penelitian ini gambaran praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa’ akan di sandingkan dengan prespektif hukum positif.Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa’ merupakan kebijakan baru yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Wiyung Surabaya yang bertujuan untuk menjamin keaslian data perkawinan. Hal ini beliau lakukan karena pernah mendapati peristiwa pemalsuan data dari pihak rafa’ diantaranya menyembunyikan wali nasab, tidak mengakui bahwa masih terikat iddah dari perceraian siri dan lain-lain, sehingga dari peristiwa ini Kepala KUA membuat kebijakan sumpah sebelum pelaksanaan rafa’ agar pihak yang melakukan rafa’ dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Praktik sumpah memang tidak dijelaskan di dalam aturan hukum positif, namun jika melihat dalam KUH Perdata pasal 1911 maka terdapat suatu kemiripan yang mana kedua sumpah tersebut memiliki tujuan yang sama agar pihak yang di sumpah dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong, sehingga segala informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan sumpah merupakan salah satu bentuk praktik yang mengandung banyak kebaikan dalam masalah rafa’, di mana dengan adanya kebijakan ini dapat lebih meyakinkan bahwa data yang tertulis sesuai dengan fakta aslinya. Diharapkan setiap KUA dapat melaksanakan esensi dari praktik ini meskipun dengan cara yang berbeda agar tidak ada kejadian pemalsuan data perkawinan.