Tinjauan fikih siyasah terhadap hak konstitusional masyarakat adat Samin dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Bojonegoro menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khandany, Muhammad Mulky Muqsit (2020) Tinjauan fikih siyasah terhadap hak konstitusional masyarakat adat Samin dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Bojonegoro menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Muhammad Mulky Muqsit Khandany_C95216129.pdf Download (4MB)

Abstract

Skripsi yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, pertama tentang bagaimana hak konstitusional masyarakat adat samin pada penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Bojonegoro? Kedua, Bagaimana tinjauan Fikih Siya<sah terhadap hak konstitusional masyarakat adat samin dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Bojonegoro?. Penelitian ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan langsung dari lapangan atau wilayang penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan pendekatan konsteptual. Sebagai bahan penelitian primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pejabat pemerintahan Desa Margomulyo, Kepala Dusun Jipang, Ketua/ sesepuh masyarakat adat Samin dan terhadap warga masyarakat adat samin, dan data sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer yang diperoleh dari studi Peraturan Perundang-Undangan, studi literatur atau kepustakaan. Selanjutnya dikaitkan dengan tinjauan Fikih Siya<sah terhadap hak konstitusional masyarakat adat Samin dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Hak Konstitusi Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah memberikan keadilan tanpa ada peristimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan pemilihan umum kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Kedua, Tinjauan Fikih Siya<sah terhadap Hak Konstitusi tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasullnya, yaitu dengan keadilan dan keseimbanagn. Sejalan dengan uraian diatas maka, Hak Konstitusi Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, seharunya dilakuakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Khandany, Muhammad Mulky Muqsit mulky.mmk@gmail.com C95216129
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Hasyim, Muh. Fathoni mufah.hasyim@gmail.com 2010015601
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Adat
Keywords:	Fikih siyasah; hak konstitusional masyarakat; adat Samin; pemilihan umum kepala daerah; Undang-undang nomor 8 tahun 2015
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Muhammad Mulky Muqsit Khandany
Date Deposited:	30 May 2022 02:53
Last Modified:	30 May 2022 02:53
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/53417

Actions (login required)

View Item