Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tentang pemberhentian ketua komisi pemilihan umum

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aldiansyah, Rahmad Yoga (2021) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tentang pemberhentian ketua komisi pemilihan umum. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rahmad Yoga Aldiansyah_C94217098.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tentang pemberhentian ketua KPU dan bagaimana analisis fiqh siya>sah terhadap putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tentang pemberhentian ketua KPU. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualititif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan. Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu cara dengan menguraikan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa terkait pelanggaran kode etik Ketua KPU RI merupakan kewenangan DKPP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam putusan Nomor 123-DKPP/X/2020 DKPP RI yang memberhentikan Ketua KPU RI Arief Budiman dengan dalih telah melakukan pelanggaran kode etik berupa pendampingan terhadap Ibu Evi dan Surat pengaktifan kembali Ibu Evi sebagai anggota KPU RI, tidak tepat karena tindakan yang dilakuakan oleh Ketua KPU RI tersebut sebagai bagian dari pemberian bantuan dalam proses hukum koleganya dan tidak mengarah kepada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kode etik. Lebih lanjut keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua KPU RI tentang pegaktifan kembali merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan lembaga pengadilan sehingga tidak serta merta DKPP dapat menjatuhkan sanksi sebelum adanya putusan yang membatalkan Keputusan tersebut. Sedangkan dalam konteks fiqh siya>sah kewenangan DKPP ini hampir sama dengan wila>yah al- hisbah, kedua lembaga ini memiliki persamaan kewenangan yaitu melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral perseorangan, perbedaannya adalah ruang lingkup dari kewenangan wila>yah al-h}isbah yang menjadi lebih luas. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini penulis memberikan saran bahwa, pengawasan etik dikembalikan ke mekanisme internal masing-masing lembaga. Oleh karena itu, setiap organisasi tidak lagi memiliki diri departemen, juga tidak akan kehilangan paradigma dan pemahaman bahwa satu organisasi lebih unggul dari yang lain. Penyelenggara Pemilu di Indonesia harus menjadi lembaga yang sepenuhnya dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya.