Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana penipuan administrasi swab: studi putusan Nomor: 600/Pid.B/2021/Pn.Sda

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aulia, Nadhifa Jihan (2022) Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana penipuan administrasi swab: studi putusan Nomor: 600/Pid.B/2021/Pn.Sda. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nadhifa Jihan Aulia_C73218050.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian dari studi lapangan serta dari penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan administrasi swab melalui putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 600/Pid.B/2021/PN.SDA dan bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap kejahatan penipuan administrasi surat swab.Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi, wawancara dan library research atau studi kepustakaan. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam putusan tersebut terdapat kekurangan pertimbangan hukum Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sebagian terdakwa yang diketahui membantu dalam kejahatan penipuan dengan hukuman pokok tanpa dikurangi sepertiga yang berlawanan dengan isi Pasal 57 ayat (1) KUHP. Selain itu modus pemalsuan surat tersebut diawali dengan langkah penipuan. Dalam hukum positif hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, untuk hukuman pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Di dalam putusan tersebut hanya tercantum Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan tindak pidana dan Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan hukuman selama 2 (dua tahun penjara). Sedangkan melalui ketentuan hukum Pidana Islam pelaku penipuan dan pemalsuan masuk dalam golongan jar"i" ̅mah ta’z"i" ̅r sebagaimana yang telah diterangkan melalui hadits Rasulullah dan kisah sahabat Umar bin Khattab kepada Mu’an bin Zaidah.Sejalan dengan kesimpulan di atas, seharusnya demi keadilan tegaknya hukum, jenis tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa perlu untuk mendapat perhatian melalui fakta hukum yang muncul dalam persidangan , sebagai dasar pertimbangan Hakim, sehingga dapat memberikan manfaar bagi kemashlahatan umum agar terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera.