This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Isbar, Moh. Usfi (2022) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kedudukan dan kewenangan DPD sebagai teritorial representation dalam ketatanegaraan di Indonesia menurut undang-undang no.17 tahun 2014. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](http://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Moh. Usfi Isbar_C94217089.pdf Download (26MB) |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Dpd Sebagai Teritorial Representation Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014” untuk menjawab dua pertanyaan yang telah ada maka terdapat dua rumusan masalah yang diambil yaitu: Bagaimana kedudukan dan peran DPD sebagai Teritorial Representation dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 dan Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kedudukan DPD sebagai Teritorial Representation dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Data penelitian ini dihimpun menggunakan Teknik Library Research dengan menggunakan metode deduktif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analis yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit mengenai kedudukan dan peran DPD sebagai teritorial representation dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang kemudian ditinjau dengan Siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya pasca berlakukan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Kembali reduksi dan dibuktikan bahwa dalam pembentukannya Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tidak melibatkan DPD dalam pembahasannya disertai pasal-pasal yang mereduksi kewenangan konstitusional DPD sehingga menempatkan DPD tidak setara dengan DPR dan Presiden khususnya dalam bidang legislasi. Kewenangan legislasi DPD RI ditinjau dalam Siyasah Dusturiyah masuk dalam cangkupan lembaga Ahlu al-Halli Wa al – ‘Aqdi, namun ada perbedaan cakupan kewenangan dari Ahlu al-Halli Wa al – ‘Aqdi lebih luas dibandingan dengan lembaga DPD karena cakupan kewenangan legislasi di Indonesia dibagi pada 3 lembaga, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Dewan Perkawilan Daerah (DPD). Oleh karena itu posisi DPD diberikan kewenangan yang terbatas. Selaras dengan hasil temuan diatas, penulis berharap untuk lembaga perwakilan rakyat segera merevisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena berawal dari undang-undang tersebut apa yang sudah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi dapat terealisasi dengan baik. Penulis juga berharap agara Undang-Undang No.17 tahun 2014 menyesuaikan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 92/PUU-X/20012. Hal ini bertujuan agar proses legislasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan dapat diselenggarakan berdasarkan sistem double-check yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR mencerminkan representasi politik sedangkan DPD mencerminkan representasi teritorial atau regional.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Negara |
||||||||
| Keywords: | Siyasah dusturiyah; kedudukan dan kewenangan DPD; ketatanegaraan Indonesia; Undang-undang no.17 tahun 2014 | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Moh. Usfi Isbar | ||||||||
| Date Deposited: | 19 Jul 2022 08:49 | ||||||||
| Last Modified: | 19 Jul 2022 08:49 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/54060 |
Actions (login required)
 |
View Item |
