Pernikahan virtual di masa pandemi Covid 19 prespektif hukum Islam: studi kasus pernikahan di Magersari Mojokerto

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Munif, Achmad Dailamy (2022) Pernikahan virtual di masa pandemi Covid 19 prespektif hukum Islam: studi kasus pernikahan di Magersari Mojokerto. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Achmad Dailamy Munif C91216136.pdf
Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi pada suatu peristiwa dimana calon mempelai pria Daniel Oelsman dan calon mempelai wanita Yulia Virginia terpaksa harus melakukan akad pernikahan dengan menggunakan aplikasi zoom meeting. Calon mempelai pria yang tinggal di Jerman tidak bisa datang ke Indonesia untuk melakukan pernikahan karena terdampak Covid 19. Peristiwa tersebut juga merupakan hal yang pertama dalam pernikahan yang tercatat di KUA Magersari Mojokerto. Skripsi ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana proses pelaksanaan pernikahan virtual di Kecamatan Magersari Mojokerto, serta bagaimana pernikahan virtual dalam perspektif hukum islam. Data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang valid mengenai proses pernikahan virtual di Kecamatan Magersari Mojokerto. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunkan teori hukum islam, yaitu kompilasi hukum islam, undang-undang perkawinan no 19 tahun 2019, dan ijma‟ ulama fiqh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya proses pernikahan virtual dimulai dari persiapan pernikahan seperti perangkat media aplikasi zoom yang digunakan, penghulu membacakan khutbah nikah, mengucapkan ijab dan qabul, serta pernikahan virtual menurut prespektif hukum islam dianggap sah, meskipun ada beberapa pendapat mazhab yang menganggap tidak sah karena tidak dalam satu majelis. Mazhab yang menganggap sah yaitu Mazhab Hanafi, beliau menekankan hanya pada ijab qabul tidak boleh terputus. Sedangkan mazhab yang menganggap pernikahan itu tidak sah yaitu Mazhab Syafi‟i, beliau mengatakan pernikahan itu memiliki dua unsur penting yaitu unsur tempat dan unsur akad, dimana unsur tempat harus berada dalam satu tempat. Sebaiknya untuk pemerintah memberikan edukasi atau pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bagaimana pernikahan virtual yang terjadi pada saat ini agar masyarakat tidak simpang siur dalam menghukumi suatu hal yang bisa dikatakan bukan hal biasa yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini.