Analisis fiqh siyasah terhadap peraturan nomor 64 tahun 2020 tentang tarif terbaru jaminan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rochman, Catur Alfain Nur (2022) Analisis fiqh siyasah terhadap peraturan nomor 64 tahun 2020 tentang tarif terbaru jaminan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Catur Alfain Nur Rochman_C04218004.pdf
Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini dianalisis dengan menggunakan Siyasah Maliyah yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.berikut ini Bagaimana Analisis Tarif BPJS Kesehatan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan Bagaimana Analisis Terhadap tarif BPJS Kesehatan menurut Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan sosial BPJS Kesehatan menurut perspektif Siyasah Maliyah. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode Normatif Yuridis dengan studi kepustakaan (library research). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yang disusun secara sistematis melalui penggabungan unsur hukum normatif yakni disini Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dengan penambahan data kejadian yang terjadi pada masyarakat atau unsur empiris yang selanjutnya ditulis menjadi bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan presiden No. 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara yuridiksi atau perundangan melanggar UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional , UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa dalam hal ini pemerintah alih – alih menaikkan iuran BPJS harusnya menekankan pada spek fasilitas dan pemerataan jaminan kesehatan sehingga tercapai jaminan sosial yang merata dan adil serta layak bagi seluruh masyarakat indonesia. dengan menaikkan tarif dan menerbitkan UU baru maka melanggar asas ini. selain itu, Pelanggaran terhadap UU No. 15 tahun 2019 pasal 55 karena tidak adanya tahap pengharmonisasian dalam mengadakan Perpres ini. Secara analisis Siyasah Maliyah, Tarif Iuran, Asas At-Takaful Al-Ijtima‟iy tidak terpenuhi karena dalam hal ini jaminan sosial yang disediakan harusnya ditanggung oleh pemerintah bukan rakyat sendiri dengan pembayaran iuran, ditambah dengan naiknya tarif menambah beban warga negaranya. dalam hal ini Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 yang melakukan kenaikan tarif iuran pada masa pandemi tidak sesuai dengan asas ini dan dengan masa perundangan dan asuransi di masa Rasulullah. Berdasar kesimpulan diatas saran yang diberikan penulis dalam hal ini pemerintah membentuk sebuah satuan tugas untuk membentuk sebuah regulasi yang baru terkait tarif baru BPJS serta melakukan tinjauan pada masyarakat bagaimana tarif yang tepat yang bisa diberikan pada masyarakat umum di setiap kelas