Analisis hukum ekonomi syariah dan Fatwa Dsn MUI Nomor 112/dsn-mui/ix/2017 terhadap Ujrah karyawan di home industri Kerupuk Asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Qulub, Syifaul (2022) Analisis hukum ekonomi syariah dan Fatwa Dsn MUI Nomor 112/dsn-mui/ix/2017 terhadap Ujrah karyawan di home industri Kerupuk Asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Syifaul Qulub_C02218041 ok.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Ujrah Karyawan Di Home Industri Di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Pertama, bagaimana praktik ujrah karyawan di home industri kerupuk asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik? Kedua, bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap ujrah karyawan di home industri kerupuk asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik? Peneliti menggunakan metode penelitian field research. Dimana data diperoleh dari hasil penelitian lapangan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dari pihak pemilik home industri dan pihak karyawan dan kemudian diselaraskan dengan literasi yang didapat dari sumber data sekunder yaitu berasal dari buku, jurnal, dan skripsi terdahulu untuk memenuhi jawaban dari rumusan masalah tersebut. Hasil penelitian dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam praktik ujrah karyawan di home industri kerupuk asmara dalam praktik pemberian ujrah ternyata terjadi pemotongan secara sepihak terhadap ujrah lembur karyawan. Hal ini yang menjadikan ujrah tidak jelas seperti kesepakatan awal. Praktik ujrah karyawan di home industri kerupuk asmara tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang mana dalam pemberian ujrah harus jelas dari segi kuantitas atau kualitas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak serta tidak karena paksaan atau harus rela. Selain itu, harus amanah sesuai dengan janji saat kesepakatan awal dan tidak sejalan juga dengan ketetapan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang mana dalam ketentuannya ujrah harus jelas dari segi nominal, angka atau prosentase yang telah disepakati namun dalam parktik ujrah karyawan ini perubahan ujrah lemburnya ditentukan secara sepihak oleh juragan terkait nominal yang berbeda seperti kesepakatan awal sehingga pihak karyawan merasa rugi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyerankan bagi juragan agar tidak melakukan pengurangan upah seperti kesepakatan awal dan bagi karyawan hendaknya meminta keadilan agar tidak mengalami kerugian dan hendaknya membuat kesepakatan secara tertulis serta bagi peneliti di masa mendatang hendaknya lebih tepat dalam menghadapi permasalahan serupa agar mayarakat bisa memahami sepenuhnya.