Analisis hukum Islam terhadap Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang Sengketa Penjualan Harta Warisan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rochman, Istakhul (2022) Analisis hukum Islam terhadap Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang Sengketa Penjualan Harta Warisan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Istakhul Rochman_C91217112 ok.pdf
Download (2MB)

Abstract

Dalam pembagian harta warisan kerap kali terdapat permasalahan. Salah satunya berkaitan dengan penguasaan oleh salah satu atau beberapa ahli waris atas harta warisan yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris. Penguasaan ini bahkan dapat berujung pada penjualan obyek harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dijabarkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan serta bagaimana analisis hukum islam tentang sengketa penjualan harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang merupakan kegiatan mengumpulkan data, mencatat serta mengolah data dengan bahan dari sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta memakai pola pikir deduktif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra tentang sengketa penjualan harta warisan. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan waris baik dalam hukum islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi. Atas penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwasannya pertimbangan hakim dalam pembagian harta waris tersebut dinilai kurang adil dan tidak sesuai dengan konsep asas keadilan berimbang. Dikarenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa dalam kewarisan islam jika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan menjadi as}a>bah dengan perbandingan dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Serta harta warisan tersebut tidak dibagi sesuai dengan pasal 176 KHI dan surat An-Nisa’ (4) ayat 11. jika dihitung bagian dari para tergugat bertambah sedangkan bagian para penggugat justru berkurang. Dari penelitian ini penulis memberikan saran kepada lembaga peradilan yang berwenang agar dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Serta kepada para ahli waris agar membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan waris yang telah diatur dan tidak menguasai harta warisan secara pribadi bahkan sampai mengambil hak-hak para ahli waris yang lainnya.