Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap pembatalan Akad secara sepihak dalam transaksi jual beli makanan secara online di aplikasi Shopee Food

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Leonardy, Resky Medandi (2022) Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap pembatalan Akad secara sepihak dalam transaksi jual beli makanan secara online di aplikasi Shopee Food. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Resky Medandi Leonardy C72218093 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pembatalan Akad Secara Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Secara Online di Aplikasi Shopee Food“ ini untuk menjawab beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana praktik pembatalan akad secara sepihak dalam transaksi pemesanan makanan secara online di aplikasi Shopee Food? dan bagaimana analisis hukum islam dan undang-undang nomer 8 tahun 1999 terhadap pembatalan akad secara sepihak dalam transaksi jual beli makanan secara online di aplikasi Shopee Food?. Skripsi ini merupakan penelitian yang berjenis field research yang memiliki sifat kualitatif, dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang mengimplementasikan terkait hal umum dan dikaitkan ke aspek-aspek sesuatu yang khusus. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan: (1) Praktik pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam pemesanan makanan secara online di aplikasi Shopee Food adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan pihak driver food yang mana konsumen juga sering melakukan pembatalan pesanan ketika menggunakan fitur COD, faktor atau alasan yang mendasari terjadinya pembatalan pesanan secara sepihak yaitu makanan yang tidak datang tepat waktu/ tidak sesuai estimasi dan kesalahan kesalahan konsumen lainnya, tidak dapat menjadi sebuah alasan untuk membatalkan transaksi secara sepihak. Dikarenakan hal tersebut sudah diatur dalam peraturan Shopee Food yang mana makanan yang dalam proses pemesanan (pembuatan makanan) atau pengataran tidak dapat dibatalkan, perbuatan pembatalan yang dilakukan oleh konsumen telah melanggar peraturan serta ketentuan Shopee Food.(2) Sistem transaksi pemesanan makanan melalui aplikasi Shopee food sebenarnya boleh untuk dilakukan, namun tindakan pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen membuat transaksi tidak sah, dalam tansaksi tersebut syarat sah sewa menyewa dalam akad Ijārah juga tidak terpenuhi seperti pemberian ujrah atau upah, yang menimbulkan sebuah kemudharatan dan mengandung unsur gharār, menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang UUPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen melihat pembatalan transaksi dalam pemesanan makanan secara online di aplikasi Shopee Food ini tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 dan 2 serta pasal 6. Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut, maka diharapkan kepada: pihak penjual lebih baik diperbaharui dalam sistem pemesanan agara pesanan yang telah di buat tidak dapat dibatalkan secara sepihak serta memberikan tindakan yang tegas bagi konsumen yang melanggar ketentuan tersebut dan kepada pihak pembeli agar lebih bijaksana lagi dalam bertransaksi secara online mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditentukan agara transaksi dapat berjalan dengan lancar.