Analisis kesesuaian PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan terhadap penerapan surat edaran dirjen bimas Islam nomor:p-001/DJ.III/HK.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat: studi kasus problematika layanan nikah di KUA Mojowarno Jombang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ardila, Virna (2022) Analisis kesesuaian PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan terhadap penerapan surat edaran dirjen bimas Islam nomor:p-001/DJ.III/HK.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat: studi kasus problematika layanan nikah di KUA Mojowarno Jombang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Virna Ardila_C71218091.pdf
Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana problematika penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang dan bagaimana analisis kesesuaian PMA Nomor 20 Tahun 2019 terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-001/Dj.III/Hk.007/07/2021 di KUA Mojowarno Jombang. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, angket dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang terdapat keterkaitan. Teknis analisisnya dengan menggunakan metode deskriptif yang dipadukan dengan pola berfikir deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah penerapan dari suatu kebijakan memang tidaklah mudah yang harus terlaksana dengan sempurna. Pelaksanaan di lapangan tentunya mengalami kendala atau permasalahan yang timbul dari adanya aturan yang telah dikeluarkan. Berikut kendala yang terdapat dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 meliputi calon pengantin tidak mengetahui adanya surat edaran tersebut, pendaftaran nikah secara online sehingga tidak terlaksana secara maksimal, berbagai administrasi bagi calon pengantin sehingga membingungkan, pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di rumah calon pengantin, pro dan kontra tes swab antigen bagi calon pengantin, penundaan akad nikah akibat adanya pandemi Covid-19, calon pengantin yang positif Covid-19, wali nikah sedang Isolasi Mandiri (ISOMAN), dinamika protokol kesehatan yang tidak terlaksana secara maksimal, dan pembatasan tamu yang hadir pada saat akad nikah menghambat silaturahmi. Pihak KUA memberikan banyak upaya salah satunya membantu dalam proses pendaftaran nikah secara online jika calon pengantin tidak bisa melakukan secara mandiri, memberikan kelonggaran dengan tidak mewajibkan tes swab antigen jika tidak mempunyai biaya dengan syarat harus mentaati protokol kesehatan yang ketat. Agar masyarakat bisa menjalakan protokol kesehatan yang ketat pihak KUA berkordinasi dengan pihak Kapolsek dan Camat dengan harapan pelaksanaan akad nikah di wilayah KUA Mojowarno dapat berjalan dengan baik. Tak hanya itu pihak KUA juga berkordinasi dengan tim kesehatan di Puskesmas Selorejo untuk jemput bola dalam melakukan tes swab antigen sebelum pelaksanaan akad nikah. Sehingga aturan SE Dirjen Bimas Islam yang sesuai dengan PMA Nomor 20 tahun 2019 ialah mengenai pelaksanaan pencatatan nikah jika persyaratan tidak dipenuhi maka boleh ditunda atau ditolak tetapi di KUA Mojowarno berdasarkan realita yang terjadi hal tersebut kadang tidak dijalankan. Namun yang tidak sesuai PMA ialah mengenai pendaftaran secara online yang dilakukan oleh calon pengantin secara mandiri dan pemeriksaan nikah yang dilakukan di rumah.