Analisis fiqih siyasah terhadap implementasi PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang pemutusan hubungan kerja akibat force majeure pandemi Covid-19: studi kasus di PT. Angkasa Raya Steel Manyar

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khusnah, Rozinatul (2022) Analisis fiqih siyasah terhadap implementasi PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang pemutusan hubungan kerja akibat force majeure pandemi Covid-19: studi kasus di PT. Angkasa Raya Steel Manyar. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rozinatul Khusnah_C94218104 ok.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Force Majeure Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di PT. Angkasa Raya Steel Manyar). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: Pertama, Bagaimana tinjauan yuridis terhadap implementasi PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang pemutusan hubungan kerja akibat force majeure pandemi covid-19 di PT. Angkasa Raya Steel Manyar? Kedua, Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap implementasi PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang pemutusan hubungan kerja akibat force majeure pandemi covid-19? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan deskriptif terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pola pikir induktif.Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT. ARS belum sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2021 sehingga para buruh tidak terima akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja yang diduga sepihak dengan alasan pandemi covid-19 dan tidak diberikan hak pesangon kepada buruh, sehingga dengan adanya kasus ini para buruh menyelesaikan perkara tersebut sampai dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial karena tidak tercapainya kesepakatan atau telah terjadinya deadlocknya perundingan Bipartit 1 sampai Bipartit 3 antara pihak perusahaan dan pekerja. Jika ditinjau dalam fiqh siyasah konsep siyasah qadla’iyyah memiliki korelasi dengan peristiwa pemutusan hubungan kerja. Dimana peran hakim sebagai penyelesaian suatu perkara. Dalam syariat Islam biasanya disebut al-qadla yaitu lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang dirasa merugikan masyarakat. Adapun tugas siyasah qadla’iyyah ialah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Saran peneliti mengharapkan jikalau PHK tidak bisa dihindari pengusaha sudah selayaknya memberikan hak terhadap pekerja yang diputus hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.