Tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang mobilitas masyarakat di masa PPKM: studi kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rohmah, Maulidatur (2022) Tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang mobilitas masyarakat di masa PPKM: studi kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Maulidatur Rohmah_C94218086 ok.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini yang berjudul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM (Studi kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya) . Hasil penelitian ini untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang mobilitas masyarakat di masa PPKM wilayah Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya? dan tinjauan Fikih Siya>sah terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang mobilitas masyarakat di masa PPKM wilayah Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya. Metode penelitian dalam penelitian berikut ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara Polisi, umkm, pengusaha, Satpol PP, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal atau artikel yang berhubungan dengan topik peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis data secara kualitatif, kemudian dilakukan penyusunan dalam penulisan yang sistematis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021. Secara umum mobilitas masyarakat Surabaya telah terkendali. Dapat dilihat dari penurunan mobilitas pada hampir semua tempat kecuali grocery/pasar hal teresebut memberikan dampak penurunan kasus Covid-19 yang terjadi di Surabaya. Akan tetapi dalam penetapan pembatasan jam operasional kegiatan/jam malam, berpotensi melanggar hak terutama bagi para pedagang yang sedang mencari penghidupan untuk kebutuhan sehari-harinya yang biasa dilakukan pada malam hari. Maka dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 terjadi adanya pelanggaran hak karena terdapat pembatasan mobilitas pada warga Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali terhadap Peraturan Walikota Surabaya, agar lebih bisa tercapainya keadilan dan hak warga Surabaya dalam penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) agar bisa terwujudnya sistem ketatanegaraan yang jauh lebih baik dan lebih memperhatikan ekonom, kenyamanan dan kesejahteraan rakyat.