Analisis yuridis peran Modin di Desa Pace wetan dalam proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Andrian, Irvan Nur (2022) Analisis yuridis peran Modin di Desa Pace wetan dalam proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Irvan Nur Andrian_C71218062.pdf
Download (2MB)

Abstract

Adapun rumusan masalah yang diangkat penelitian ini adalah, 1) bagaimana peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan. 2) bagaimana analisis peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Penelitian skripsi ini memakai metode kualitatif yang berisfat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Lalu data-data yang sudah terhimpun akan dianalisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk masih berfungsi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah hingga sekarang ini dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace. Kedua, setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 modin telah dihapuskan dan hanya daerah dengan tipologi D1 dan D2 yang dapat menggunakan jasa modin. Walaupun di Desa Pace tidak termasuk tipologi D1 dan D2. Akan tetapi, di Desa Pace Wetan modin tetap ada dan tetap bertugas seperti dulu. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut tidak merubah peran dan tugas modin. Dari kesimpulan di atas, maka ada saran yang ingin diberikan oleh penulis yaitu diharapkan mengkaji ulang peraturan mengenai modin nikah mengingat pentingnya tugas dari seorang modin nikah ditengah masyarakat. Dan perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015 agar masyarakat lebih banyak yang menegtahuinya mengenai peraturan ini.