Tinjuan fiqih siyasah terhadap pelanggaran administratif status Warga Negara Asing (WNA) dalam pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Bbrdasarkan putusan Mk No 135/Php.Bup-XIX/2021

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Helmi, Hanif Mohammad (2022) Tinjuan fiqih siyasah terhadap pelanggaran administratif status Warga Negara Asing (WNA) dalam pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Bbrdasarkan putusan Mk No 135/Php.Bup-XIX/2021. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Hanif Mohammad Helmi_C05216018.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjuan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Administratif Status Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan Mk No 135/Php.Bup-Xix/2021” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana Tinjauan Yuridis Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/20212? dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Administratif Status WNA Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021? Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan statute approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Pelanggaran Administratif Status Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Putusan Mk No 135/Php.Bup-Xix/2021. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu wujud tercederainya prinsip demokrasi dalam Pilkada tergambar dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Pemenang terpilih dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua memiliki status warga negara Amerika Serikat tetapi juga tidak pernah melepas status kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Status Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki asas kewarganeraan tunggal (monopatride) hal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia hanya memiliki status kewarganegaraan saja, sehingga tidak dibolehkan warga negara Indonesia memiliki dua kewarganegaraan. Dalam konteks pelanggaran administrasi status Warga Negara Asing (WNA) dalam pilkada yang diselesaikan oleh MK dalam prespektif islam dijalankan oleh lembaga wila>yah al maza>lim. Lembaga ini merupakan bagian dari lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau segala kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Berdasarkan dari paparan di atas, maka disarankan Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengenai pengaturan mengenai syarat calon kepala daerah agar tidak terjadi pelanggaran serupa oleh WNA dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang.