Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan PTUN Nomor 109/G/2019/PTUN.SBY. tentang Pencabutan Sertifikat Hak Milik atas nama Bambang Sukarno di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mahira, Nadhila Ghina (2022) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan PTUN Nomor 109/G/2019/PTUN.SBY. tentang Pencabutan Sertifikat Hak Milik atas nama Bambang Sukarno di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nadhila Ghina Mahira_C94217092 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul ‚Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN Nomor 109/G/2019/PTUN.SBY Tentang Pencabutan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Bambang Sukarno di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo‛. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 109/G/2019/PTUN.SBY Tentang Pencabutan Sertifikat Hak Milik di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo; dan (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan PTUN Nomor 109/G/2019/PTUN.SBY tentang Pencabutan Sertifikat Hak Milik di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengumpulkan berbagai data dengan menggunakan teknik studi pustaka, objek kajian primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan objek kajian primer meliputi penelitian dan teori-teori hukum yang tercantum dalam buku-buku hukum. Bahan-bahan tersebut yang kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif dan disusun secara sistematis serta dikaji secara deduktif sehingga dapat menjadi sebuah penelitian mengenai Analisis terhadap Putusan PTUN Nomor 109/G/2019/PTUN.SBY yang ditinjau dari hukum tata Negara Islam. Hasil penelitian ini bahwa dapat disimpulkan dengan adanya Tindakan Administrasi yang menjadi objek sengketa terdapat kekurangan yuridis dalam proses penerbitannya yaitu dalam bentuk kekhilafan (dwaling) dari pemohon sertifikat objek sengketa in tilis karena tidak memberikan data yang sebenarnya. Sedangkan dalam Fiqh Siyasah, tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat yakni Badan Pertahanan Nasional sendiri dapat diadili dalam bidang Siyasah Idariyah, dimana bidang yang membahas tentang administrasi Negara. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bahwa diharapkan kepada pihak BPN terutama dibidang administrasi diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam melakukan tindakan administrasi Pemerintahan khususnya dalam memastikan kelengkapan persyaratan dalam pendaftaran tanah serta memastikan keaslian dari surat-surat penting yang sekiranya diperuntukkan untuk kebutuhan administratif. Agar tindakannya tidak berpotensi mengakibatkan persoalan hukum dikemudian hari.