Kesadaran hukum penyelenggara pesantren terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid-19: studi kasus di pesantren Ibrohimi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fathomi, Muhammad Ali (2022) Kesadaran hukum penyelenggara pesantren terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid-19: studi kasus di pesantren Ibrohimi. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Ali Fathomi_02040420017 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kerangka berpikir bahwa kesadaran hukum adalah kemauan seorang untuk mematuhi ketentuan hukum dengan suka rela dari hati nuraninya. Tidak karena terpaksa dan juga tidak karena sanksi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesadaran hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal pembelajaran tatap muka di masa covid-19. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana kesadaran hukum penyelenggara pesantren terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka ? Bagaimana upaya membangun Kesadaran Hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid-19?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan melalui metode sosiologi hukum yaitu pendekatan berdasarkan pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat atau sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terkait dengan kesadaran hukum penyelenggara pesantren terhadap surat keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan, dan menteri dalam negeri republik Indonesia NOMOR 03/KB/2021, NOMOR 384 TAHUN 2021, NOMOR HK.01.08/MENKES/4242/202l, NOMOR 440-717 TAHUN 2021, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19) yang kemudian diolah, disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa kesadaran hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi masihlah rendah. Hal tersebut berdasarkan jawaban responden yang mayoritas memilih mematuhi hukum karena ingin menjaga hubungan baik dengan orang lain, yaitu para masyayikh pondok pesantren, hal tersebut jika ditinjau dari teori HC Kelman dan Suryono Sukamto termasuk dalam kategori kepatuhan hukum yang rendah. Berdasarkan analisis penulis, penulis memberikan saran bahwa Pemerintah seharusnya tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembelajaran tatap muka melalui sosialisasi saja, melainkan juga harus melalui pelatihan, simulasi, kontrol dan evaluasi, sehingga hal tersebut dapat berimplikasi terhadap kesadaran penyelenggara pesantren dalam menerapkan panduan pembelajaran tatap muka di masa covid-19.