Perspektif hukum islam dan yuridis terhadap praktik refund atas pembatalan tiket penerbangan sebagai akibat pandemi Covid-19 di Traveloka

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syiharurrohman SJ, Alfa (2022) Perspektif hukum islam dan yuridis terhadap praktik refund atas pembatalan tiket penerbangan sebagai akibat pandemi Covid-19 di Traveloka. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Alfa Syiharurrohman SJ_C92218109.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dengan para narasumber secara online melalui Whatssapp, Email dan website Traveloka. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola berpikir induktif yang mana berangkat dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan terkait praktik refund atas pembatalan tiket penerbangan di Traveloka, dianalisis dengan teori ganti kerugian atas perjanjian (daman al- ’aqdi) dan keadaan memaksa atau darurat (halat al-darurah) dari pespektif Hukum Islam dan dari perspektif yuridis menggunakan teori ganti kerugian sebagai akibat wanprestasi dan keadaan memaksa (overmacht/force majeure).Berdasarkan penelitian yang dilakukan praktik refund atas pembatalan tiket penerbangan sebagai akibat pandemi Covid-19 di Traveloka dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Traveloka. Dimulai dari konsumen mengajukan refund dan diproses oleh Traveloka untuk diteruskan kepada pihak maskapai. Pengajuan refund akan diproses oleh maskapai dan setelah disetujui akan dilanjutkan proses pencairan dana refund yang dikirimkan ke Traveloka dan dilanjutkan dengan mengirimnya ke konsumen. Tiket penerbangan yang diajukan refund terdiri dari delapan tiket penerbangan, dua tiket penerbangan mendapat refund berupa uang tunai dan enam tiket penerbangan yang tersisa mendapatkan refund dalam bentuk travel voucher. Berdasarkan perspektif Hukum Islam praktik tersebut termasuk dalam keadaan memaksa karena pandemi Covid-19 dan konsumen tetap berhak menerima ganti rugi. Terkait nominal dan bentuk dari hasil refund yang diberikan Traveloka belum sesuai dengan daman al- ’aqdi dan halat al-darurah secara penuh. Sedangkan dari perspektif yuridis, dilandasi dengan Keppres No. 12 Tahun 2020 dan Permenhub No. 25 Tahun 2020, Traveloka dalam keadaan memaksa (overmacht/force majeure) saat tidak memenuhi prestasinya. Meskipun demikian, konsumen tetap berhak atas ganti rugi sesuai dengan Pasal 1545 KUH Perdata dan Permenhub No. 185 Tahun 2015. Terkait dengan nominal dan bentuk refund yang diberikan Traveloka belum sesuai dengan Permenhub No. 185 Tahun 2015 dan Permenhub No. 25 Tahun 2020 secara penuh. Pada bagian akhir skripsi ini, penulis memberikan saran kepada Traveloka berupa memberikan penjelasan secara pasti kepada konsumen terkait nominal dan bentuk dari refund. Sedangkan bagi konsumen diharapkan untuk memahami kebijakan refund dari Traveloka maupun kebijakan refund dari maskapai sesuai dengan tiket penerbangannya.