Tinjauan yuridis dan hukum pidana islam terhadap kebebasan bersyarat dengan pembinaan asimilasi narapidana pada masa pandemi covid-19: studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kota Malang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Saputri, Dimas Ayu Puji (2022) Tinjauan yuridis dan hukum pidana islam terhadap kebebasan bersyarat dengan pembinaan asimilasi narapidana pada masa pandemi covid-19: studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kota Malang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dimas Ayu Puji Saputri_C93218075.pdf
Download (1MB)

Abstract

Pengambilan judul ini dilatarbelakangi oleh kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi COVID-19. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana setelah memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum yang berlaku. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Seperti halnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA di Malang yang berada Wilayah Hukum Kantor Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur ; merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Malang ini juga memberikan Asimilasi kepada warga binaan. Sehingga melihat kondisi ini peneliti ingin menelaah bagaimana pembinaan Asimilasi pada masa pandemi Covid-19 dengan melihat adanya peraturan-peraturan terbaru apa saja persyaratan dan prosedur untuk melaksanakan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Responden dalam penelitian ini yaitu Ibu Sulfianita, SH (Kasapsi registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang) dan Ibu Dian Ekawaty, SH selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Malang. Langkah menganalisis data yang digunakan adalah teori bekerjanya hukum di masyarakat yang melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Hasil penelitian meliputi Tinjauan Yuridis terhadap Kebebasan Bersyarat dengan Pembinaan Asimilasi Narapidana pada Masa Covid-19 bahwa pelaksanaan asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 di Lapas Perempuan Klas IIA Malang sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga menjalankan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Akan tetapi masih adanya narapidana yang menajalankan asimilasi dirumahkan ini melakukan pengulangan tindak pidana kembali. Terdapat pula pemberian pembinaan asimilasi bagi warga binaan yang tidak menyeluruh yang mana hal ini telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menetri Hukum dan Ham No. 32 tahun 2020. Dalam hukum pidana islam pembebasan bersyarat ini sama halnya dengan pemberian pengampunan (al-afwu). Dilihat dari tingkatan Maslahah Dharuriyah dapat dilihat jelas bahwasanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 jo Nomor 24 tahun 2021 sepenuhnya memenuhi kelima unsur dalam Maqashid al-Syari’ah yakni memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Sehingga pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam.Sesuai dengan penjelasan diatas maka kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti terdapat beberapa saran-saran: yang pertama bahwa pelaksanaan asimilasi yang dilaksanakan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Malang untuk lebih meningkatkan kembali pengawasan terhadap narapidana dan anak karena program asimilasi pada masa pandemic covid-19, Pemerintah pula perlu meninjau kembali mengenai kebijakan asimilasi agar tidak terbatas kepada narapidana, kemudian dalam kehidupan masyarakat perlunya sosialisasi secara terus menerus agar mau menerima kembali keberadaan narapidana melalui program asimilasi covid-19.