Analisis hukum islam dan peraturan pemerintah no. 38 tahun 2011 terhadap sewa lahan sungai di "desa Kebonsari Surabaya"

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Setiawan, M Firdaus (2021) Analisis hukum islam dan peraturan pemerintah no. 38 tahun 2011 terhadap sewa lahan sungai di "desa Kebonsari Surabaya". Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M Firdaus Setiawan_C92216175.pdf
Download (2MB)

Abstract

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi bersama dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak penyewa lahan masyarakat umum dan pihak yang menyewakan lahan Ketua RT. Jenis dari penelitian skripsi ini yakni bersifat kualitatif. dan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang sebagaimana terkumpul apa adanya dalam hal ini tentang Sewa lahan diatas sungai di desa Kebonsari Surabaya kemudian dianalis dengan menggunakan hukum islam dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, praktek Praktik sewa menyewa lahan diatas sungai di Kebonsari RT 07 RW 02 Kecamatan Kebonsari Surabaya dilakukan oleh ketua RT 07 dengan menyewakan lahan kososng yang berada diatas sungai kepada para warganya tanpa ada izin sebagai tempat usaha dari pihak yang berwenang dari Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dilakukan guna untuk menambah keuangan kas desa dan para warga yang menyewnya tiap bulannya dikenai biaya Rp.65.000,. . Kedua jika dianalis dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 bahwa objek yang disewakan haruslah dimiliki oleh orang yang menyewakannya dan dalam Peraturan Pemerintan No. 38 Tahun 2011 juga meyatakan apabila setiap orang yang hendak melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin seperti yang tercantu didalam pasal 57 ayat (1). dimana dalam hal ini ketua RT 07 menyewakan tanpa adanya izin dari Pemerintah Kota Surabaya yang berwenang atas hal tersebut.Adapun sarana yaitu bagi ketua RT 07 hendaknya terlebih dahulu mengajukan izin kepada Pemerintah Kota Surabaya agar tidak menimbulkan perselisihan antara warga dengan Ketua RT dan pihak-pihak lainnya yang bersangkutan dan bagi warga Kebonsari dan sekitarnya yang menyewa hendaknya terlebih dahulu mencari tahu menegenai dari objek yang akan disewanya supaya tidak ada penyesalan dikemudian harinya.