Pemenuhan hak pendidikan anak dalam implementasi surat edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Blitar Selatan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muslim, Imam Muslim (2022) Pemenuhan hak pendidikan anak dalam implementasi surat edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Blitar Selatan. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Imam Muslim_02040420010.pdf Download (2MB)

Abstract

Tesis ini dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Implementasi Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Blitar Selatan.” Dengan demikian tesis ini berusaha menjawab rumusan masalah Pertama, bagaimana implementasi Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di daerah Blitar Selatan. Kedua, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di daerah Blitar Selatan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Sosiological Jurisprudence. Adapunteknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara (interview) dan pengamatan (Observasi). Wawancara dilakukan dengan jenis wawancara semi-tersetruktur. Teknik observasi digunankan untuk mengimbangi dan melengkapi hasil pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemenuhan pendidikan di masa Pandemik Covid-19 dengan penerapan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 ternyata pelaksanaannya di Blitar Selatan banyak anak yang terkendala dan tidak bisa mengakses pendidikan sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud No. 4 tahun 2020. Dengan demikian hal ini tidak sesuai dengan Konstitusi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara dengan adanya hambatan dalam pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No. 4 tahun 2020 yakni sarana prasarana yang tidak memadai untuk menyelenggarakan pendidikan daring. Pasal 11ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselanggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Muslim, Imam Muslim imamuslim205@gmail.com 02040420010
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Handoko, Priyo -- -- Thesis advisor Yahya, Khoirul khoirul_yahya09@yahoo.com 2006027202
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Pemenuhan hak pendidikan anak; Pandemik Covid-19; S.E. Mendikbud No. 4 Tahun 2020; Konstitusi
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Imam Muslim
Date Deposited:	18 Jul 2023 15:09
Last Modified:	18 Jul 2023 15:09
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/57139

Actions (login required)

View Item