Analisis maqashid shari'ah terhadap putusan Pengadilan Agama Kaimana nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan calon istri yang sedang hamil

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Azizah, Khairatin (2022) Analisis maqashid shari'ah terhadap putusan Pengadilan Agama Kaimana nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan calon istri yang sedang hamil. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khairatin Aziah_C91217113.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu : Pertama, tentang pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan calon istri yang sedang hamil. Kedua, Analisis kesesuaian antara pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dalam menolak izin poligami dengan maqashid shari’ah. Data untuk menjawab kedua permasalahan diatas ialah putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn. Untuk mengumpulkan data tersebut Penulis menggunakan teknik dokumenter. Dan data yang telah tekumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, kemudian dituangkan dengan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini menurut penulis ialah : Pertama, Penolakan izin poligami pada putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn, menurut Majelis Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon dilatar belakangi oleh kehamilan Calon Istri semata, sehingga hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan syarat alternatif diperbolehkanya poligami sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan. Namun hal tersebut masih perlu untuk merujuk pada Pasal lain yang terkait dengan perkara tersebut, yaitu pasal 53 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil boleh dilakukan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Hal ini dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berada dalam kandungan Calon Istri. Kedua, Analisis maqashid shari’ah terhadap pertimbangan hukum pada putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn masih kurang teralisasi dengan baik, terutama pada unsur perlindungan tehadap nasab (hifz al-nasl). Karena adanya penolakan izin poligami tersebut dapat menimbulkan kemudharatan yang besar terutama bagi Calon Istri Pemohon dan anak yang berada dalam kandungannya, yang mana anak tersebut membutuhka perlindungan dan status hukum nasab yang sah agar ia bisa mendapatkan hak-hak anak sebagaimana mestinya yakni hak perwalian, hak nafkah dan hak waris. Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim berperan penting dalam hal memberikan keadilan bagi kedua pihak. Dengan demikian, Majelis Hakim hendaknya berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara dan mampu menggali hukum dengan baik dan benar serta tidak melepaskan nilai-nilai maqashid shari’ah, sehingga putusan yang dikeluarkan dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.