Analisis hukum Islam dan yuridis terhadap jual beli tanah di desa Sendangduwur kecamatan Paciran kabupaten Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maffufah, Emmi (2022) Analisis hukum Islam dan yuridis terhadap jual beli tanah di desa Sendangduwur kecamatan Paciran kabupaten Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Emmi Maffufah_C92216156.pdf
Download (18MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi, pengolahan data menggunakan teknik editing, organizing, analizing. Analisis menggunakan teknik yang diawali dengan deskriptif analitis yaitu penelitian menggunakan pola pikir deduktif dengan menggambarkan praktik jual beli sesuai dengan data lapangan yang kemudian dianalisis menurut hukum Islam dan Yuridis. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik jual beli tanah di bawah tangan terjadi jual beli Bapak Hariyadi, Alm. Bapak Kasrip dan Bapak Kastar seluas 566 m2, sejumlah harga Rp. 750.000, pada tahun 1991. Saat setelah transaksi jual beli, pembeli tidak langsung melaporkan jual beli tanah tersebut kepada perangkat desa sesuai hukum adat, penjual hanya menyerahkan bukti segel atau petok C, dan hal itu tidak kuat. sehingga hak atas tanah masih terdaftar nama penjual, hal ini yang menjadi bukti kuat penjual dapat meminta kembali tanah tersebut. Tahun 1992 penjual meminta kembali tanah yang menurut beliau tidak dijual namun meminjam uang sehingga menimbulkan konflik. Kesalahan nya adalah pembeli tidak langsung mendaftarkan transaksi jual beli tersebut kepada pemerintah desa, hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 4 tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria tentang pendaftaran peralihan hak tanah, setiap praktik jual beli tanah harus tercatat dan dilaporkan serta dibuat bukti kepemilikan oleh PPAT sehingga praktik jual beli tersebut mengalami cacat. Akad yang tidak sesuai dan termasuk akad fasad / dapat dibatalkan karena terdapat hal yang merusak akad karena pertimbangan maslahat, selain itu syarat-syarat yang tidak lengkap membuat salah satu pihak mengalami kerugian