Urgensi perpindahan Ibu Kota Negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam perspektif sadd al-dharī’ah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mustofa, Ahmad (2023) Urgensi perpindahan Ibu Kota Negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam perspektif sadd al-dharī’ah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Mustofa_C04219005 OK.pdf
Download (3MB)

Abstract

Pemerintah melalui Presiden mengumumkan perpindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur yakni di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya perpindahan tersebut menjadi pro dan kontra di masyarakat mengenai pentingnya perpindahan ibu kota negara. Melihat perekonomian negara yang baru membaik pasca terjadinya pandemi Covid-19, masyarakat kembali mempertanyakan urgensitas perpindahan ibu kota negara. Meskipun pemerintah sudah membuat peraturan perundang – undangan yakni Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, guna memperlancar proses perpindahan ibu kota negara di IKN dan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di IKN. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan kedalam dua rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Bagaimana Urgensi Perpindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Sadd Al –Dharī’ah . Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) yang kemudian diolah dengan beberapa pendekatan seperti statue approach, pendekatan sejarah, serta pendekatan konseptual. Data tersebut setelah terkumpul akan diklasifikasikan serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis, dan melakukan pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun sekunder, dalam mengkaji urgensi perpindahan ibu kota negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Urgensi perpindahan ibu kota negara menurut kajian dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terjadi karena beberapa alasan yakni buruknya kondisi kota Jakarta sebagai ibu kota negara, yang dipandang sudah tidak lagi optimal guna menjalankan tugas sebagai ibu kota negara, serta upaya memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara menjadi lebih baik. Kedua, kebijakan pemindahan ibu kota negara bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi rakyat. Meskipun dalam pemindahan ibu kota negara tidak menutup kemungkinan akan potensi mendatangkan mafsadah. Akan tetapi kebijakan tersebut boleh dilakukan apabila kadar mafsadah lebih sedikit daripada kadar maṣlaḥah. Dan dengan kondisi Jakarta yang semakin mengkhawatirkan bahkan cenderung semakin memburuk dan dapat membahayakan keberlangsungan ibu kota negara. Maka perlu upaya pencegahan (Sadd al-Dharī’ah ), agar kota Jakarta tidak jatuh kedalam kehancuran, maka pemerintah melakukan upaya pemindahan ibu kota negara dengan tujuan mengurangi beban kota Jakarta dan agar ibu kota negara dapat terhindar dari suatu hal yang mendatangkan mafsadah. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan: pertama perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan suatu kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai suatu kemaslahatan dan tidak menimbulkan salah persepsi. Kedua, setelah dibentuknya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, rakyat dan pemerintah harus bahu membahu dalam upaya pembangunan ibu kota negara di wilayah IKN, agar dapat tercapainya tujuan dari pemindahan ibu kota negara secara efektif, karena perpindahan ibu kota negara tidak dapat dijadikan sebagai agenda kepentingan politik, karena harus dibangun secara berkelanjutan demi kemaslahatan bersama.